Kamis, 04 Januari 2018

Menengok Kondisi Rakyat Indonesia

MENENGOK  KONDISI  RAKYAT  INDONESIA

Image result for foto orang indonesia

Indonesia yang terdiri dari 34 Propinsi, 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota), 7.160 kecamatan, 8.430 kelurahan dan 74.754 desa. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 258.704.986 jiwa, yang terdiri atas 129.988.690 laki-laki dan 128.716.296 perempuan. Jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 47.379.389 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebesar 666.333 jiwa. Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki populasi penduduk Indonesia paling banyak. Penduduk yang paling sedikit berada di wilayah timur Indonesia yakni Maluku dan Papua. Kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.478,12 jiwa per km2 . Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,83 jiwa per km2 . Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Dalam rangka pemerataan penduduk pemerintah melaksanakan beberapa cara, antara lain:
(1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya;
(2) pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa;
(3) pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur pernikahan pertama.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan (ABT) atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan (ABT) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 48,36. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 48 orang yang tidak produktif. Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan.

Tahun 2017 BPS mengukur kemiskinan pada bulan Maret dan September. Kondisi September 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,76 juta orang (10,70%) berkurang 0,24 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28 juta orang (10,86%). Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi Maret-September 2016 yaitu laju inflasi umum cenderung rendah, perbaikan penghasilan petani, dan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan. Selama periode Maret 2016-September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 0,15 juta orang, sementara di daerah perdesaan menurun sekitar 0,39 juta orang. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebesar 62,23 % dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 %. Berdasarkan provinsi pada tahun 2016, persentase penduduk miskin terbesar yaitu Papua (28,40%), Papua Barat (24,88%) dan Nusa Tenggara Timur (22,01%). Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta (3,75%), Bali (4,15%) dan Kalimantan Selatan (4,52%).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi dimensional, oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Masalah kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan secara nasional tahun 2016 sebesar 1,74. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan secara nasional tahun 2016 sebesar 0,44.

Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai Indeks Gini 0 artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki Indeks Gini yang konstan yaitu sekitar 0,4 dari tahun 2012-2016.
Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu rata-rata lama sekolah. Badan Pusat Statistik, 2016 Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat, yaitu 8,03 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,42 tahun pada tahun 2016. Namun begitu angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2016, terlihat kecenderungan rata-rata lama sekolah di perkotaan (9,56 tahun) lebih besar dibandingkan di perdesaan (7,18 tahun). Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitas sekolah yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Menurut jenis kelamin, laki-laki (8,75 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (8,09 tahun). Sebanyak 10 (sepuluh) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Rata-rata lama bersekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,48 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,92 tahun. Penduduk yang bisa membaca dan menulis secara umum memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga peluang untuk hidup lebih sejahtera dimiliki oleh penduduk yang bisa membaca dan menulis. Tahun 2012-2016 angka buta huruf ( ABH ) cenderung menurun dari 7,03% tahun 2012 menjadi 4,62% pada tahun 2016. Angka Melek Huruf merupakan kebalikan dari Angka Buta Huruf. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. AMH yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Badan Pusat Statistik, 2016 AMH secara nasional tahun 2016 sebesar 95,38%. Provinsi Sulawesi Utara memiliki AMH tertinggi (99,79%) dan terendah di Provinsi Papua (71,02%). Secara umum di 34 provinsi, AMH laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Indikator angka partisipasi merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19- 24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.
APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dari tahun 2013-2016 APK cenderung mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 nilai APK untuk SD/MI dan SMP/Mts sedikit menurun dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 nilai APK untuk SD/sederajat sebesar 109,31%, SMP/sederajat 90,12%, SMA/sederajat sebesar 80,89%. Rincian APK menurut provinsi tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.20. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua jenjang pendidikan, kecuali SD/sederajat. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.


Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator Kemampuan Daya Beli (purchasing power parity) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (PDB). Pada tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari ratarata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama (1996-2013) maupun dengan metode baru (2010-2016). Dengan metode baru selama periode 2010-2016, nilai IPM Indonesia telah meningkat 3,65 poin, yaitu dari 66,53 tahun 2010 menjadi 70,18 pada tahun 2016. Bila dilihat berdasarkan target APBN, yang menargetkan IPM sebesar 70,1 sudah melampaui target (IPM 2016=70,18). Akselerasi yang tinggi diduga merupakan salah satu penyebab terlampauinya target APBN tersebut. Pada tahun 2016, IPM Indonesia tumbuh 0,91% atau bertambah 0,63 poin dibandingkan IPM tahun 2015. Sementara itu indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir peningkatannya yang tidak terlalu signifikan. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2017, Badan Pusat Statistik, 2017 Pada periode 2015-2016, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Papua (1,40%), Sumatera selatan (1,16%) dan Jawa Timur (1,15%). Sebaliknya pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Kepulauan Riau (0,33%), Kalimantan Barat (0,44%) dan Riau (0,51%). Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu: o IPM < 60 : IPM rendah o 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang o 70 ≤ IPM.